PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Untuk penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan

penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah berjalan secara tertib,

efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel, kepatutan, dan

bermanfaat, diperlukan petunjuk teknis. Berkaitan dengan hal tersebut

Kemendikbud telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2018

Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan

Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Salah satu perbedaan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Tentang

Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan

Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang mulai

berlaku tahu 2018 dibandingkan Juknis TPG tahun sebelumnya adalah

adanya penegasan bahwa GURU PNSD YANG MELAKSANAKAN

IBADAH HAJI, TETAP BERHAK UNTUK MENDAPATKAN

TUNJANGAN PROFESI APABILA YANG BERSANGKUTAN

MELAKSANAKAN IBADAH HAJI UNTUK PERTAMA KALINYA.

Petunjuk teknis (Juknis) penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan

Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)

merupakan pedoman bagi Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam

memberikan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan

Penghasilan kepada Guru PNSD. Selajutnya dinyatakan bahwa yang

dimaksud  Guru PNSD meliputi: a) Guru; b) Guru yang diberi tugas

sebagai kepala satuan pendidikan; c) Guru yang mendapat tugas

tambahan; dan d) Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan

pendidikan.

Pada Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 terdapat penjelasan

tentang ketentuan penyesuaian gaji karena ada KGB atau Kenaikan

Pangkat. Pada pasal 21 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018

dinyatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri ini mekanisme

perubahan data penyaluran tunjangan profesi tahun 2017 mengikuti

ketentuan sebagai berikut:

a           a.   Apabila terjadi perbedaan antara jumlah nominal di SKTP dengan hak yang harus diterima 

                   oleh Guru PNSD berdasarkan Surat Keputusan Kepegawaian (SK Kepegawaian) yang 

                   terakhir yang disebabkan oleh:

1.      kesalahan entry, nominal jumlah uang pada SKTP dibaca

sebagaimana nominal yang tertera pada SK Kepegawaian terakhir

setelah Dapodik diperbaiki oleh satuan pendidikan, sehingga nilai

hak bayar di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembayaran

(SIM-Bar) sesuai dengan jumlah nominal terakhir yang ada pada

Dapodik; atau

2.      adanya kenaikan gaji berkala setelah terbitnya Surat Keputuan

Penerima Tunjangan Profesi (SKTP), Dinas Pendidikan sesuai

dengan kewenangannya, dapat menyesuaikannya melalui aplikasi

SIM-Bar, sehingga nilai hak bayar sesuai dengan masa kerja

terakhir.

        b.   Penyelesaian kurang bayar Tunjangan Profesi pada tahun 2017

  diberikan kesempatan untuk menyesuaikan pada SIM-Bar paling lambat

  akhir Juni 2018.

Berikut ini isi lampiran Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018

A. Tujuan Penyaluran Tunjangan Profesi bertujuan untuk:

1         1.  Memberi penghargaan kepada Guru PNSD sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan  

                sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 

                berkembangnya  potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa         

                kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta 

                menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;

            2. Mengangkat martabat Guru PNSD, meningkatkan kompetensi Guru PNSD, memajukan                      profesi Guru PNSD, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan  

                pendidikan yang bermutu; dan PNSD profesional.

B. Kriteria Penerima Tunjangan Profesi Kriteria Guru PNSD penerima

Tunjangan Profesi berdasarkan lampiran Permendikbud Nomor 10

Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

      1.  Berstatus sebagai Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan

di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang

tercatat pada Dapodik, kecuali guru pendidikan agama.

            2.   Aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif

membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi

informatika dan komunikasi, pada satuan pendidikan yang sesuai

dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki.

             3. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.

4           4.  Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

5            5. Memenuhi beban kerja Guru PNSD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

6            6. Memiliki nilai hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan

“Baik”.

7            7. Mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

8             8.Tidak beralih status dari Guru, Guru yang diberi tugas sebagai kepala

 satuan pendidikan, Guru yang mendapat tugas tambahan atau Guru

 yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

9             9. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan

 pendidikan bagi Guru PNSD atau dinas pendidikan bagi pengawas

 sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

            10. Masa kerja kepala sekolah dihitung sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

1           11.Bagi Guru berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)

yang sudah memiliki sertifikat pendidik, mengajar sesuai dengan

sertifikat pendidiknya, memenuhi beban kerja sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memenuhi semua

kriteria penerima tunjangan profesi, maka tunjangan profesinya

dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.

Aturan ini berlaku mulai tahun 2016 sehingga tahun sebelumnya tidak

diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over).

1           12.Guru PNSD dalam golongan ruang II yang memiliki sertifikat pendidik

yang diangkat dalam jabatan guru yang mengajar sesuai dengan

sertifikat pendidiknya, memenuhi beban kerja sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memenuhi semua

kriteria penerima tunjangan profesi.

1           13.  PNSD dalam golongan ruang II, III, atau IV yang memiliki sertifikat

pendidik, diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan sesuai

dengan sertifikat pendidiknya, memenuhi beban kerja sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memenuhi semua

kriteria penerima tunjangan profesi, maka tunjangan profesinya akan

dibayarkan setelah ada perubahan menjadi jabatan fungsional guru

berdasarkan Surat Keputusan dari Badan Kepegawaian Negara

Untuk lebih lengkapnya anda dapat mengunduh juknis PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN  GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ===> Disini <===

Share this post